Sistem Payroll Indonesia dan Asia Tenggara

• Thailand

Peraturan perundang-undangan payroll dan pajak di negara Thailand menggunakan sistem Revenue Code. Sistem perpajakan ini berdasarkan pada self assessment system yaitu pembayar pajak harus mendeklarasi pemasukan (gaji) dan membayar pajak. Selain itu, aspek lain yang harus diperhitungkan pemilik bisnis seperti pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, kontribusi jaminan sosial, pajak properti, pajak bisnis dan pajak penghasilan badan. Beberapa penjelasan pajak paling umum seperti :

   1.  Pajak Penghasilan (Individual Tax)

Pajak penghasilan di thailand dimulai dari 0% untuk pekerja untuk terendah sampai 35% untuk jumlah gaji besar. Kewajiban bagi karyawan di negara thailand harus memberikan slip gaji dan catatan gaji yang harus disimpan dan diperbaharui minimum 7 tahun. Bagi individu yang menempati negara thailand selama 180 hari atau lebih dalam satu periode maka wajib membayar pajak. 

   2.  Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax)

Pajak penghasilan badan dari laba bersih untuk kebutuhan pajak dihitung berdasarkan pendapatan dari suatu usaha dikurangi dengan biaya biaya lain dalam satu tahun.  Rugi pajak dapat diundur sampai lima tahun dan dikompensasi dengan laba bersih.  

   3.  Jaminan Sosial (Social Security Fund (SSF))

Karyawan yang berumur diatas 15 tahun dan dibawah 60 harus memiliki asuransi. Social Security Fund mencakup beberapa jaminan bagi pekerja seperti :

• Kecelakaan atau Sakit, Pekerja harus memberikan kontribusi minimal 90 hari atau 3 bulan dari 15 bulan terakhir. Manfaat mencakup perawatan rawat jalan dan rawat inap. 
• Melahirkan, Pekerja dapat klaim 2 kali setelah melakukan kontribusi selama 7 bulan dari 15 bulan terakhir. Total klaim sebesar THB 13.000 per anak. Pekerja perempuan mendapatkan 45 hari pembayaran. 
• Disabilitas
• Kematian, Keluarga bersangkutan yang memiliki jaminan sosial akan mendapatkan THB 40,000 setelah proses pemakaman dan tambahan 50% dari gaji rata-rata 3 bulan (maksimal THB 15,000) setelah kontribusi ke SSF untuk 3-9 tahun atau 50% dari gaji rata-rata 10 bulan setelah kontribusi lebih dari 10 tahun atau lebih. Klaim bisa dipakai dengan bukti surat kematian.
• Tunjangan Anak, memiliki 2 anak atau lebih (umur dibawah 6 tahun) dapat melakukan klaim THB 400 perbulan dengan ketentuan pekerja sudah melakukan kontribusi 12 bulan dari 36 bulan.
• Pensiun, Jika pekerja sudah melakukan kontribusi selama 15 tahun dan berumur diatas 55 tahun, maka pekerja tersebut mendapatkan bayaran sampai meninggal. Namun bilsa kontribusi dibawah 15 tahun, hanya mendapatkan pembayaran sekaligus.
• Pengangguran Sementara, pendaftaran harus dilakukan setelah 30 hari dan evaluasi dilakukan setiap 30 hari.
• Ketentuan dan Keuntungan yang didapat :

1. Membuat kontribusi 6 dari 15 bulan sebelum menganggur
2. Pengklaim akan mendapatkan 50% dari gaji pokok selama 180 hari ( tidak lebih dari THB 15,000 ).

• Filipina

Peraturan pajak dan bisnis yang berlokasi di Filipina harus mematuhi berbagai perundang-undangan  ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (DOLE) dan Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR). Oleh karena itu, pebisnis harus memperhatikan beberapa pajak umum, seperti dibawah ini: 

    1. Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax)

Pajak penghasilan badan (RCIT) dari suatu perusahaan adalah 30% dari keuntungan bersih sedangkan minimum pajak penghasilan badan sebesar 2% dari penghasilan bruto, yang di aplikasikan diawal 4 tahun setelah dikomersilkan.

    2. Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan. Pajak ini adalah pajak konsumsi berdasarkan penjualan, barter, pertukaran atau sewa barang dan jasa serta impor di filipina. 

Ketentuan pajak ini dikategorikan pajak tidak langsung, sehingga dapat dialihkan/diteruskan ke pembeli, pengganti, atau penyewa.

• Siapa saja yang berhak membayar bayar ini?

– Individu atau badan yang menjalankan perdagangan atau bisnis dengan menjual, menukar, menyewakan barang atau properti atau jasa akan dikenakan PPN, jika jumlah keseluruhan dari penjualan atau penerimaan bruto aktual melebihi Tiga Juta Peso (Php 3.000.000,00).

– Seseorang yang wajib mendaftar pajak PPN tetapi gagal mendaftar

– Setiap orang yang mengimpor barang

• Berapa besaran pajak yang diberikan?

– Penjualan barang dan properti : dua belas (12 %) harga penjualan kotor (gross selling price) atau nilai bruto dari harga barang atau properti yang dijual, barter, dan tukar.

– Penjualan jasa atau sewa properti : dua belas (12 %) harga penjualan kotor (gross selling price) dari hasil penjualan jasa atau sewa properti.

– Impor barang : dua belas (12 %) nilai total yang digunakan oleh Biro Pabean yang menentukan tarif dan bea cukai, bea masuk, pajak cukai (jika ada) dan biaya lainnya, seperti pajak yang harus dibayar oleh importir sebelum mengeluarkan barang ; dengan ketentuan bahwa dalam hal bea masuk ditentukan berdasarkan jumlah atau volume barang, PPN didasarkan pada harga perolehan ditambah pajak cukai, jika ada.

– Pada penjualan ekspor dan penjualan tanpa nilai lainnya – 0%

    3. Pajak Stempel Dokumenter (Documentary Stamp Tax)

Pajak tarif bea materai (DST)  dikenakan berdasarkan beberapa dokumen, transaksi, atau instrumen berdasarkan spesifik kode pajak. Beberapa data presentase :

1. Tagihan pertukaran (Bill exchange) – 0.15%
2. Tagihan landing (Bill landing) – 1%
3. Penjualan properti – 1.5% dari Nilai pasar wajar
4. Penerbitan saham asli (Original issuance of shares) – 0.5% per nilai
5. Penjualan saham (kecuali yang tercatat di bursa efek lokal) – 0.38% per nilai.
6. Instrumen hutang – 0.5%
7. Kesepakatan sewa – 0.1% dari total masa sewa.

• Vietnam

Di Vietnam, adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, biaya jaminan sosial, pajak bisnis, pemotongan pajak dan pajak usaha tetap. Beberapa contoh umum pajak yang perlu disorot, seperti :

    1. Pajak Penghasilan Pribadi (Personal Income Tax)

Pajak penghasilan pribadi dibagi menjadi 2 tipe :

• Penduduk Lokal

Pajak penghasilan pribadi progressif sampai dengan 35% bergantung pada jumlah gaji yang didapatkan sedangkan pengangguran dikenakan pajak 0.1% sampai 25%.

Penghasilan sebesar VND 0 – 60.000.000 mendapatkan pajak sebesar 5% sedangkan penghasilan diatas VND 960.000.000 mendapatkan pajak sebesar 35%.

• Bukan Penduduk Lokal

Pajak bagi bukan penduduk dibedakan menjadi beberapa variasi seperti pendapatan dari bisnis berupa barang dan jasa, manufaktur, gaji, transfer ke investasi modal, real estate, copyright, menang lotre, warisan, dan hadiah. Variasi pajak akan dikenakan sampai sebesar 20%. Pajak terbesar ada pada gaji dan transfer pasar dengan terendah sebesar 0.1%.

Individual bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

    2. Pajak Perusahaan (Corporate Tax)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak penghasilan sebesar 25% sedangkan sektor minyak, gas dan SDA sebesar 32% sampai 50%.

    3. Pajak Kontribusi Sosial (Social Security Fund)

Pajak kontribusi sosial adalah pajak yang berhubungan dengan Asuransi Sosial (SI), Asuransi Kesehatan (HI), dan Asuransi Pengangguran (UI).

Baca artikel lainnya disini !  

HReasily dapat membantu mempercepat proses penghitung gaji, pajak penghasilan dan BPJS secara otomatis. Selain itu, dapat membantu mengurangi biaya operasional dan error.

*Artikel ini ditulis oleh Melanie untuk HReasily